Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy (berbaju batik/ tengah) pada acara TPPS Lombok Timur Bergerak, di Lombok Timur (20/9/2022). Foto: Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lotim
AMPENAN– Target Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat menggerakkan Pemerintah Daerah berlomba-lomba mempercepat penurunan stunting di daerahnya. Hal ini terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bupati Lombok Timur M Sukiman Azmy optimis target nasional 14 persen dapat diwujudkan pada 2023 mendatang.
Diketahui, prevalensi stunting Kabupaten Lombok Timur menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 adalah 37,6 persen. Angka ini di atas rata-rata prevalensi Provinsi NTB yang berada pada 31,4 persen. Meski begitu, Pemerintah Lombok Timur berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 43,77 persen (2013) menjadi 39,57 persen (2019), dan sekarang 37,6 persen (2021). Artinya dalam 8 tahun, prevalensi stunting turun 6,17 persen poin di Kabupaten Lombok Timur.
Meski begitu, Bupati Kabupaten Lombok Timur M Sukiman Azmy tetap optimis, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Timur akan terus turun. Menurutnya, dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lombok Timur berhasil mencapai urutan ke-6 dari sebelumnya di posisi ke-9.
Hal ini disampaikannya saat berbicara pada acara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Bergerak yang berlangsung secara hybrid di Selong, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya, saat ini di Lombok Timur terdapat 153 ribu keluarga berisiko stunting, atau 60 persen dari keluarga sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak Balita.
Dari jumlah itu, yang menjadi sasaran pendampingan sebanyak 9.970 calon pengantin, 25.887 ibu hamil dan 25.887 ibu pasca melahirkan.
Semangatnya, program penurunan stunting akan mencapai 60 persen sesuai target pemerintah pusat. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong akselerasi penurunan angka stunting di Lombok Timur. Kabupaten di NTB ini pada awalnya memiliki persentase stunting lebih tinggi di antara kabupaten lainnya. “Saya yakin tahun ini posisi Lombok Timur akan naik,” kata Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo.
Keberhasilan menurunkan angka stunting harus dilakukan dengan cara bergotong royong antar instansi atau aksi konvergensi, integratif, dan holistik. Menurut Hasto Wardoyo, upaya pencegahan relatif lebih mudah dibanding penanganan, begitu pun penanganan stunting untuk usia di bawah dua tahun. “Gotong-royong bersama masyarakat dan seluruh jajaran, baik swasta maupun pemerintah itu menjadi kunci yang penting,” katanya.
Menjadi bagian dari dorongan pada program ini, Hasto Wardoyo meminta semua instansi terkait mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, termasuk dana alokasi khusus (DAK). “Salah satu isu dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia adalah meningkatkan konvergensi, intervensi sensitif, dan spesifik” tambahnya.
Bupati Lombok Timur menegaskan dukungan pendanaan mutlak dibutuhkan. Karenanya, ia meminta alokasi dana untuk penurunan stunting harus terdistribusi hingga ke kecamatan-kecamatan agar semua dapat bergerak bersama.
Stunting, menurut Bupati Lombok Timur, merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah, terkait kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah desa dapat menjaga komitmen penurunan prevalensi stunting. Semangat PKK dalam upaya penurunan stunting melalui kegiatan Jumat bersih yang terintegrasi dengan program lainnya dapat dilaksanakan di kecamatan yang menjadi lokus penanganan stunting tahun 2023 mendatang, di mana 29 desa menjadi lokus penurunan stunting.
Penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 juga dilaksanakan oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Teknis (Dinas Kesehatan, DP3AKB, Bappeda), Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Ormas, serta akademisi sebagai bentuk kesungguhan Pemerintah Lombok Timur. (mjr/mw/ant)
