JAKARTA – Upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan Pemerintah. Target penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 membuat Pemerintah terus melakukan berbagai upaya secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas. Dalam hal ini Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusun dan sekaligus menyosialisasikan Pedoman Manajemen dan Panduan Supervisi Pelayanan Gizi Spesifik di Puskesmas untuk Percepatan Penurunan Stunting.
Pedoman dan Panduan ini disusun pada tahun 2021, dan disosialisasikan pada Selasa, 30 Agustus 2021 secara hybrid. Secara luring dilakukan di hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta Pusat, sementara peserta dari seluruh daerah hadir secara daring melalui platform zoom dan youtube, live streaming.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (Dujak PMPP) Setwapres Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P. sebagai narasumber dalam kegiatan ini mengingatkan bahwa stunting disebabkan oleh multifaktor, baik penyebab langsung maupun tidak langsung.
Penyebab langsung mencakup masalah kurangnya asupan gizi dan infeksi berulang, sementara penyebab tidak langsung mencakup ketahanan pangan (akses pangan bergizi), lingkungan sosial (pemberian makanan bayi dan anak, kebersihan, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (akses air bersih, air minum, dan sarana sanitasi), yang perlu diintervensi untuk dapat mencegah gizi buruk.
“Intervensi spesifik memegang peranan penting karena berpengaruh langsung terhadap kejadian stunting. Kita masih dihadapkan tantangan capaian intervensi spesifik jauh dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2021. Misalnya, remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) masih 21,7% dari target 58%. Ibu hamil yang mengonsumsi TTD baru 37,7% dari target 80%. Konsumsi MP-ASI untuk anak 6-23 bulan baru 52,5% dari target 80%,” tambah Suprayoga Hadi menguatkan pentingnya Pedoman Manajemen dan Panduan Supervisi Pelayanan Gizi Spesifik di Puskesmas dalam percepatan penurunan stunting.
“Meskipun intervensi sensitif mengalami kemajuan yang cukup baik dalam 3 tahun terakhir, kecuali untuk penggunaan alat KB mengalami penurunan dari 54,55% pada 2019, 54,34% pada 2020, menjadi 53,77% pada tahun 2021, “ tambah Deputi Dujak PMPP Setwapres yang juga Wakil Ketua Pelaksana Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat.
Berdasarkan hasil tagging anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu dan Bappenas, alokasi anggaran terkait penurunan stunting pada tahun 2022 adalah sebesar Rp34,15 triliun yang tersebar di 19 Kementerian/Lembaga. Anggaran ini terbagi ke dalam intervensi spesifik sebesar Rp4 triliun (12%), intervensi sensintif sebesar Rp 29,2 triliun (85%), dan dukungan pelaksanaan sebesar Rp861,8 milliar (3%).
“Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting adalah memfokuskan pada 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas khusus, yang mencakup sekitar 69% Balita stunting secara nasional, atau sekitar 3.586.556 anak Balita. Jika diintervensi dengan skema khusus akan memberikan kontribusi penurunan stunting secara significant,” jelas Suprayoga Hadi.
Kedua belas provinsi tersebut terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi Balita stunting tertinggi, yaitu NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, dan 5 provinsi dengan jumlah Balita stunting tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.
Mengakhiri paparannya sebagai keynote speech dalam kegiatan tersebut, Suprayoga Hadi menjelaskan bahwa stunting merupakan persoalan multimensi dan multisektor, maka sinergitas pendampingan penting untuk dilakukan, baik antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), Satuan Tugas (Satgas), para kader kesehatan, maupun tenaga pendamping lainnya.[]
