Suprayoga Hadi – “Komitmen Pemda untuk Penanggulangan Stunting Belum Seragam di Level Implementasi”
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P bersama Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes dr. Maria Endang Sumiwi, MPH serta Governance Advisor USAID ERAT di NTT, Goerge Hormat daring dari Kupang, menjadi narasumber dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Tantangan Kejar Stunting, Turun Jadi 14%”. Acara ini dipandu oleh Alfian Raharjo dari FMB9 dan siarkan secara langsung melalui kanal youtube FMB9.
Di awal perbincangan, ketika ditanya mengenai tantangan dan kendala yang masih dihadapi oleh pemerintah dalam upaya penurunan stunting, Deputi Hadi menjelaskan bahwa masalah pengukuran masih menjadi kendala di lapangan, keterbatasan dari segi cakupan masih terjadi. Lebih lanjut Pak Deputi menjelaskan bahwa masalah kelembagaan dari pusat sampai dengan daerah juga masih menjadi tantangan. Komitmen untuk penurunan stunting di level pusat sudah sedemikian besar, namun tidak semua daerah punya perhatian lebih terhadap isu stunting, terutama di level implementasi. Masih ada daerah yang duduk manis menunggu bantuan dari pusat.
Hal ini sudah diatasi dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) disetiap level pemerintahan dari pusat sampai dengan tingkat desa. Hal ini adalah merupakan amanat Perpres 72 tahun 2021. Sejauh ini mulai dilakukan upaya konsolisasi melalui TPPS, secara koordinatif dan kolaboratif.
Deputi Hadi menambahkan sejak dua tahun implementasi Perpres 72, upaya penanggulangan stunting sudah menuju ke arah yang lebih baik. TPPS yang dibentuk di setiap level sudah mulai bergerak, selain itu dukungan dari tim yang dibentuk di lapangan seperti Tim Pendamping Keluarga dan lain sebagainya juga memberi dampak yang signifikan.
Hal senada juga disampaikan oleh narasumber yang lain yaitu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes dr. Maria Endang Sumiwi, MPH. Ibu Dirjen yang mengatakan bahwa keterlibatan TPPS dari pusat hingga ke desa cukup besar, sehingga Kemenkes mengupayakan agar apa yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Kesehatan dapat seirama dengan yang dilakukan TPPS antara lain menjangkau sasaran yang sama.
Ibu Dirjen menambahkan Kemenkes sebagai pelaksana survey, pemilik data berusaha untuk terus melakukan pembelajaran, sosialisasi, distribusi data sehingga pihak-pihak yang ingin berkontribusi untuk percepatan penurunan sturing dapat tepat sasaran.
Narasumber lainnya Goerge Hormat, Governance Advisor USAID ERAT di NTT berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan sulitnya penurunan stunting hingga 14%, ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah mampu menerjemahkan kebijakan yang sudah disusun di pusat. Bagaimana implementasi pelaksanaan lima pilar, bagaimana daerah mampu melaksanakan 8 aksi konvergensi, bagaimana pelaksanaan intervensi baik sensitive maupun spesifik, serta seberapa besar data dapat diandalkan dalam proses perencanaan hingga monitoring evaluasi.
Diskusi yang berlangsung kurang lebih satu jam, juga melibatkan wartawan dari berbagai media yang mengikuti secara daring dan mengirimkan pertanyaan kepada para narasumber. (NB)
