Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam sebuah acara. (Foto: Antara)
JAKARTA (stunting.go.id)- Satu tahun menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden Joko Widodo agar prevalensi stunting turun menjadi 14 persen, pemerintah menetapkan fokus aksi pada 12 provinsi prioritas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa, mengatakan energi semua kementerian akan lebih diarahkan pada 12 provinsi prioritas untuk mengejar hasil seoptimal mungkin, dengan daya dukung yang diperkuat.
“Kunci penurunan stunting ada pada 12 provinsi prioritas, ini harus kita lakukan secara gotong royong di semua kementerian atau lembaga sampai tingkat pendampingan keluarga di desa,” katanya pada saat Rapat Koordinasi dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Bicara tentang stunting, kantong-kantong yang menyumbang prevalensi tinggi adalah 12 provinsi. Provinsi ini terbagi dua, yang pertama provinsi yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan kedua provinsi yang jumlah anak suntingnya besar. Bila provinsi-provinsi ini berhasil digarap secara maksimal, penurunan stunting akan sangat signifikan.
Kedua belas provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, Bappenas menetapkan empat strategi. Pertama pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), perluasan cakupan Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap, dan penguatan kualitas data surveilans. Yang dimaksud data surveilans adalah e-PPGBM yang mencatat dinamika semua anak Indonesia dari unit pelayanan kesehatan terkecil atau Posyandu.
“Pendekatan dari Posyandu akan ada hubungannya secara linear dengan angka stunting. Paling tidak di Posyandu bayi-bayi bisa memperoleh imunisasi dasar lengkap dengan baik,” kata Suharso.
Sampai tahun 2024, pemerintah mengejar target penurunan stunting sebesar 7,6 persen poin atau 3,8 persen poin per tahun. Berdasarkan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting Indonesia adalah 21,6 persen, sementara pemerintah menargetkan kasus stunting pada tahun 2024 harus turun di angka 14 persen. “Hal ini berat dicapai, tetapi harus dikejar,” katanya.
Presiden Joko Widodo mengingatkan, anggaran untuk stunting hendaknya dimaksimalkan untuk intervensi langsung. Pada tahun 2023 ini pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk penanganan stunting sebesar Rp30,4 triliun melalui kementerian dan lembaga negara terkait. Angkanya sedikit lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yaitu Rp34,15 triliun. (mjr.mw)
