Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menempatkan isu gizi sebagai agenda prioritas pembangunan manusia. Arah kebijakan nasional menekankan pentingnya peningkatan status gizi masyarakat, perbaikan pola konsumsi pangan bergizi seimbang, penguatan layanan kesehatan dan gizi di tingkat komunitas, serta perluasan kerja sama lintas sektor dan multipihak untuk mempercepat capaian target nasional.
Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) merupakan inisiatif global yang telah diadopsi Indonesia sejak tahun 2011 dan berperan penting dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen lintas aktor di bidang gizi. Jejaring SUN Indonesia yang terdiri dari lima aktor penting, Pemerintah, Mitra Pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil, Dunia Usaha, dan Akademisi/Profesional.
Melalui kolaborasi pentahelix ini berbagai program dan inovasi telah dikembangkan untuk mempercepat upaya penurunan stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Guna memperkuat sinergi, kolaborasi untuk mengoptimalkan capaian dan memastikan keberlanjutan program peningkatan gizi, pada awal Desember ini diadakan kegiatan Scaling Up Nutrition Annual Meeting (SUNAM) 2025 yang bertempat Kementerian Bappenas, Taman Suropati, Jakarta.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menekankan perlunya penguatan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mempercepat perbaikan gizi nasional.
Menurutnya, Indonesia saat ini masih mengadapi triple burden of malnutrition yang mencakup kekurangan gizi (stunting/wasting), kekurangan zat gizi mikro (kelaparan tersembunyi), dan kelebihan gizi (obesitas). Pungkas menyebut prevalensi stunting berada pada angka 19,8 persen, wasting 7,4 persen, serta meningkatnya obesitas pada anak dan dewasa. Selain itu, disampaikan juga, anemia pada ibu hamil dan remaja juga masih tinggi. “Kondisi ini berdampak pada tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing sumber daya manusia,” katanya.
Dalam rangkaian sambutan, SUN Movement Coordinator, Afshan Khan, mengatakan, untuk peningkatan gizi dibutuhkan kolaborasi kuat dari semua pihak. “Sejauh ini kolaborasi yag sudah berjalan di Indonesia telah menujukkan hasil yang baik, dan harapannya kolaborasi bisa semakin kuat untuk menciptakan perbaikan yang lebih berarti,” ujarnya dalam video sambutan.
Kemudian, Sonny Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Pemerintah telah menggalakkan kampanye “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia”, melalui Program Nasional Makan Bergizi Gratis diharapkan semua kelompok rentan, ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, dan anak jalanan. Sonny menambahkan, bahwa program MBG bukan hanya bertujuan peningkatkan gizi masyarakat, tapi bertujuan untuk memiliki dampak lain. “Melalui MBG diharapkan multiplier effect-ekonomi sirkular bisa penyerapan tenaga kerja dan penyerapan bahan dan petani,” terangnya.
Berdasarkan data BGN, telah ada 17.144 SPPG Opsional dengan kisaran penerima manfaat sekitar 49 ribu penerima manfaat. “Penerima manfaat tiap harinya berfluktuasi karena ada yang SPPG yang terus beroperasi dan ada menyesuaikan kondisi, seperti saat bencana yang terjadi di Sumatera,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus, menerangkan bahwa hingga kini masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, salah satunya masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar masyarakat datang ke dokter atau pusat layanan kesehatan hanya saat terjadi keluhan saja. Harapannya kondisi ini bisa terus kita perbaiki sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. “Mari kita perkuat sinergi, inovasi, dan memperluas jangkauan gizi untuk Indonesia bisa berdaya saing,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menuturkan, Scale Up Nutrition bukan hanya urusan pemerintah. Tetapi gerakan kolektif yang harus dikerjakan bersama, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan akademisi. Semua harus bergerak untuk mengatasi persoalan nutrisi yang masih Indonesia hadapi.
Rachmat menyebutkan meski angka stunting sudah mengalami penurunan, tapi Indonesia masih menghadapi tantangan kesehatan lain, seperti kurang gizi, kelebihan gizi, hingga kekurangan zat mikro. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024 data stunting berada di angka 19,8%.
“Tingginya angka stunting ini menunjukkan kegagalan negara mengatasi persoalan dasar penduduknya. Karena itu kita harus membangun ekosistem gizi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Maju 2045: Nutrition for Growth, atau Gizi untuk Pembangunan,” imbuh Menteri Rachmat seperti dikutip dari laman resmi bappenas.go.id.
Disisi lain pada sesi panel diskusi yang dimoderasi oleh Team Leader TPPS, Setwapres, Iing Mursalin diketahui bahwa para anggota SUN dari lima kelompok yaitu, SUN Pemerintah, SUN Mitra Pembangunan, SUN Organisasi Masyarakat, SUN Dunia Usaha, SUN Akademia/profesi telah menjalankan peran masing-masing secara optimal.
“Harapannya forum SUN Network seperti ini tidak hanya terjadi di pusat, tapi bisa dilakukan di daerah. Meski telah ada beberapa daerah ayng sudah melakukan, tapi masih banyak juga yang belum melakukan dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Terima kasih atas semua dukungan dan komitmen untuk mendukung pembangunan gizi di Indonesia,” paparnya.
Pada kesempatan kali ini, dilakukan juga menyerahkan penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Maluku Utara sebagai daerah terbaik dalam pelaporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Hal ini menegaskan kembali bahwa perbaikan gizi yang dilakukan perlu melalui sinergi kebijakan, inovasi, dan kolaborasi multipihak.
