Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di bawah koordinasi Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga, Sekretariat Wakil Presiden melakukan kunjungan lapangan dan diskusi langsung ke dua daerah di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Blitar dan Kota Kediri pada 26-28 November 2025.
Provinsi Jawa Timur dipilih menjadi lokasi kunjungan, karena merupakan wilayah prioritas karena meski prevalensi stunting rendah, tapi jumlah balitanya terbesar ketiga di Indonesia. Sementara itu, kedua daerah dipilih karena memiliki prevalensi stunting yang cukup rendah yang mendapatkan predikat kabupaten/kota berkinerja baik berdasarkan penilaian Kemennterian Dalam Negeri. Untuk itu, penguatan komitmen dan kolaborasi menjadi hal penting yang harus terus dijaga untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan program.
Kegiatan ini bukan hanya bertujuan memperkuat komitmen daerah, tetapi untuk mengetahui pelaksanaan program dan kondisi aktual di lapangan
Di Kabupaten Blitar, tim melakukan pertemuan di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, dengan berdiskusi bersama perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan. Tim juga melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil dan anak balita. Selanjutnya, tim juga melakukan audiensi dan penandatangan komitmen percepatan penurunan stunting bersama Bupati Blitar, Rijanto.
Pada sesi diskusi di Balai Desa, terdapat sejumlah topik pembahasan menarik, mulai dari implementasi pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC) sebanyak enam kali, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)/Multiple Micronutrien Supplement MMS), pemberian MPASI, imunisasi dasar lengkap, hingga pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung program stunting.
Berdasarkan data pengukuran terakhir posyandu menunjukkan, masih ada 4,36% anak yang mengalami stunting di Desa Kalipucung. Terkait hal tersebut, dalam pertemuan disampaikan, telah ada sejumlah upaya dilakukan Kalipucung untuk penanganan stunting. Di antaranya, membentuk Kader Pembangunan Manusia yang keberadaannya telah didukung melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan diperkuat oleh SK Bupati B/180.05/33/409.1.2/KPTS/2024 tentang Tim Pendamping Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2024, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pendampingan dan intervensi di tingkat desa.
Selain itu, desa telah menyelenggarakan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan target sasaran mulai dari bayi hingga lansia. Di Posyandu, layanan yang diberikan untuk ibu hamil dan balita adalah pemantauan pertumbuhan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, imunisasi, pemberian Vitamin A, pemberian TTD/MMS, kelas ibu hamil, kelas balita, hingga pendampingan calon pengantin.
Terkait pemanfaatan dana desa, telah dialokasikan anggaran untuk mendukung penanganan stunting, salah satunya melalui kegiatan PMT penyuluhan dan pemulihan. Bahkan, khusus balita stunting, desa juga menyediakan alokasi Rp.150 ribu/anak/bulan. Namun Realokasi Dana Desa berdampak pada berkurangnya dukungan anggaran untuk program stunting terutama insentif kader
Dalam program penanganan stunting, ayah dan pengasuh juga telah dilibatkan untuk turut serta dalam pengasuhan dan memantau tumbuh kembang anak. Melalui kunjungan dan diskusi dengan Setwapres, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi semua pihak untuk mendukung Kalipucung bebas stunting.
Disisi lain, pada kegiatan audiensi dan penandatangan komitmen, Bupati Blitar, Rijanto menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penangganan stunting.
Meski prevalensi stunting mengalami penurunan, dari 20,3% di tahun 2023, menjadi 17,84% pada tahun 2024, Pemkab akan terus menjadikan stunting menjadi salah satu program prioritas daerah. Melalui upaya penguatan kolaborasi dan inovasi, seperti memperluas kerjasama dengan CSR dan mitra pembangunan, melalukan kegiatan ANC Mobile, dapur sehat, hingga program jemput balita ke posyandu, Pemkab yakin ke depannya prevelansi stunting akan terus mengalami penurunan untuk mewujudkan Blitar Berdaya dan Berjaya.
