Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Indonesia memasuki fase penting. Meskipun kemajuan capaian telah diraih, namun tantangan masih terus terjadi. Untuk itu, dibutuhkan langkah lebih terarah, terukur, dan kolaboratif.
Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) 2025, menjadi momentum penting memperkuat komitmen, sinergi, dan kolaborasi untuk menjadikan stunting sebagai prioritas pembangunan.
Rakornas yang dilaksanakan pada 12 November 2025 di Gedung J.Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, dan para stakeholder stunting lainnya, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, mitra pembagunan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, kader, posyandu, hingga media. Kehadiran semua unsur ini menegaskan bahwa stunting merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak.
Salah satu agenda utama Rakornas 2025 adalah pembacaan dan penandatangan komitmen kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pada sesi tersebut, terdapat 5 daerah yang menjadi perwakilan untuk membacakan dan menandatangani lembar komitmen dihadapan Wapres, Menteri, dan para peserta yang hadir. Mereka adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bupati Kabupaten Klungkung, Bupati Kabupaten Mojokerto, Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Bupati Kabupaten Sinjai.
Prosesi pembacaan komitmen dilakukan dengan setiap kepala daerah membacakan masing-masing satu point dengan harapan bisa disimak jelas oleh semua tamu undangan dan peserta yang hadir secara luring dan daring.
Dalam lembar pernyataan komitmen pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan stunting terdapat lima (5) point penting yang akan dilakukan daerah untuk memastikan terwujudnya sumber daya manuasia yang berkualitas, yaitu (1) menjadikan pencegahan dan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah, (2) melakukan analisis situasi yang komprehensif dan hasilnya digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pensasaran program, (3) meningkatkan kualitas dan cakupan layanan intervensi prioritas, kapasitas pengelola program, inovasi, dan kolaborasi, (4) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja program dan melakukan perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan, dan (5) memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kepada masyarakat.
Bukan sekadar memperkuat komitmen daerah, sesi ini juga bertujuan menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung upaya nasional untuk pencegahan dan penurunan stunting. Diharapkan juga ada keselarasan aksi daerah dan pusat yang mengacu pada Strategi Nasional Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Stranas P3S) dalam penanganan stunting,
Dalam arahannya pada Rakornas 2025, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming, menekankan pentingnya basis data tunggal dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Wapres pun menyoroti pentingnya keseragaman data antar instansi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
“Saya harap semua stakeholder dalam penanganan stunting memiliki satu basis data yang disepakati bersama. Semua kebijakan itu harus berbasi data agar lebih tepat sasaran. Jadi masalah data ini sangat penting”, kata Wapres Gibran.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menegaskan pentingnya intervensi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor. Pada acara Rakornas 2025, terdapat 38 provinsi dan 52 kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan komitmen sebagai aksi nyata dalam mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Indonesia.
