Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres). Foto: Kemendes
JAKARTA- Program percepatan penurunan stunting secara nasional semakin dekat dengan deadline yang ditetapkan Presiden, yaitu 14 persen pada tahun 2024. Saat ini angka prevalensi stunting telah berada di angka 24,4 persen, atau menurun jauh dari tahun 2018, sebesar 30,8 persen. Untuk mencapai target tepat sasaran, semua tantangan harus dapat diatasi.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Suprayoga Hadi mengatakan, luasnya Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi aksi intervensi konvergensi ke seluruh keluarga berpotensi stunting. Luasnya bentang alam ini sudah dapat dijangkau oleh tim percepatan penurunan stunting yang diturunkan ke seluruh desa/kelurahan seantero Nusantara.
Terdapat kendala lainnya, seperti komitmen kepala daerah hingga perubahan perilaku dalam masyarakat. “Sampai saat ini masih ada sejumlah tantangan yang harus dikerjakan. Hal ini sudah kita antisipasi dengan aksi-aksi yang sudah dipersiapkan,” ungkapnya di Jakarta, Jum’at (21/10/2022).
Menurut Suprayoga Hadi, Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat mendapati lima tantangan utama dalam aksi yang dilakukan selama ini. Yang pertama, ada sebagian kepala daerah yang kurang berkomitmen dalam aksi nasional ini. Seharusnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia yang diterbitkan melalui Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 dijadikan pedoman pelaksanaan secara efektif.
Tantangan kedua adalah soal konvergensi anggaran. Semua anggaran perlu dikonvergensikan karena dana untuk aksi percepatan penurunan stunting tersebar di 20 kementerian/lembaga. “Dana dari pusat sekitar Rp34 triliun harus sinergis dengan dana 20 kementerian/lembaga, dan dana transfer daerah,” katanya.
Tantangan ketiga berkaitan dengan peningkatan gizi dan pangan. Dalam hal ini masyarakat yang hidup di pesisir tidak memanfaatkan hasil laut yang mengandung protein tinggi sebagai bahan konsumsi. Ini sangat disayangkan, di mana sumber gizi dan protein melimpah, tetapi penduduknya stunting.
Tantangan keempat adalah soal data, monitoring, dan evaluasi yang harus didorong untuk lebih baik. Terakhir, tantangan kelima, adalah perilaku masyarakat. Stunting itu identik dengan kemiskinan, tetapi ada faktor pola asuh yang juga sangat memengaruhi. Pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seharusnya menjadi perhatian orang tua secara serius untuk mencegah stunting.
Selain itu, pola hidup remaja putri yang ternyata banyak ditemukan anemia. Hal ini memerlukan perubahan gaya hidup sehingga asupan gizi dapat dibuat lebih seimbang. Suprayoga Hadi mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan intervensi Tablet Tambah Darah (TTD) dan memantau pasangan pra nikah, agar saat reproduksi dalam keadaan sehat tanpa faktor-faktor penyebab stunting. (mjr/mw)
