Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, HM Nursiah saat ditanya tentang program stunting di Loteng. (Foto: Antara)
PRAYA (https://stunting.go.id)- Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah HM Nursiah menahan kecewa ketika memimpin rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Tahun 2023. “Jangan bosan bahas stunting, nggih,” kata Wabup saat membuka kegiatan di ruang rapat utama kantor bupati, Rabu (13/12/2023).
Rapat yang digelar di penghujung tahun 2023 ini tidak banyak dihadiri organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam aksi penurunan stunting. Dari ratusan kursi yang disiapkan Pemkab Loteng hanya terisi dua baris bagian depan. Sisanya tampak tak berpenghuni. Wabup meminta para aparatur memiliki perhatian yang tinggi pada stunting di Loteng. “Akhir Desember nanti akan kita evaluasi, apa saja program-program yang sudah berhasil atau tidak,” ucap mantan Sekda Loteng ini.
Nursiah mengingatkan tentang pentingnya mengatasi stunting di saat pemerintah pusat tengah mengejar target 14 persen di tahun 2024. Sosialisasi kepada masyarakat penting dilakukan aparatur daerah agar pemanfaatan bahan pangan lokal lebih iptimal lagi untuk menunjang gizi balita.
Untuk mencukupi gizi balita, warga harus kreatif memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Jadi pada prinsipnya tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah. “Makanan lokal atasi stunting ini mudah di dapat, ada daun kelor, ikan laut, tempe, telur ayam, susu dan lainnya. Tapi kenapa masih ada stunting? Berarti ada di pola asuhnya,” terangnya.
Wabup menambahkan, dari sisi pemerintah kabupaten, program percepatan penurunan stunting terus digalakan. Berbagai program telah dijalankan dengan biaya tidak sedikit. Namun ada beberapa problem eksternal, terutama budaya masyarakat yang ada kaitannya dengan pola asuh. Sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan adalah pola asuh keluarga, seperti kondisi anak dirawat nenek lantaran orang tua sudah bercerai atau ditinggal bekerja menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) keluar negeri. Kendala lain adalah pernikahan anak dan kondisi orang tua kurang dapat menyajikan kreatifitas makanan bagi anaknya.
Kabupaten Lombok Tengah menjadi kabupaten dengan angka prevalensi stunting tertinggi di NTB yakni sebesar 37 persen. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di NTB mencapai 32.7 persen, naik 1.3 persen dari angka stunting di NTB pada tahun 2021. (mjr.mw)
