Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, menunjukkan Kota Kediri berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 18,6% pada 2023 menjadi 17,6% di tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2025 Kemendagri melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam upaya percepatan penurunan stunting dan Kota Kediri berhasil mendapatkan apresiasi sebagai salah satu Kabupaten/Kota Berkinerja Baik.
Dalam kegiatan audiensi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, Plt. Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga, Sekretariat Wakil Presiden, Siti Alfiah, menjelaskan bahwa dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, terdapat 197 daerah yang mendapat penghargaan sebagai daerah berkinerja baik, dan Kota Kediri berada di posisi kedua. “Capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi,” terang Alfi.
Wali Kota Kediri, Vinanda Pramesti, mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi lintas sektor dan juga dukungan masyarakat. Berbagai inovasi juga telah dilakukan Pemkot Kediri, seperti GEMARIKAN (Pemberian dan pemanfaatan sumber daya lokal – olahan ikan), aplikasi PaPi Asik untuk pemantauan ibu dan anak, Aplikasi Geoportal ArcGIS (Pemetaan sebaran stunting hingga level individu), Satu Data Kota Kediri (Integrasi data stunting), Ceria Sapa (1 Puskesmas 1 Dokter Spesialis Anak), Sekolah Orang Tua Hebat (di 46 Kelurahan), dan Konseling Pra Dispensasi Pernikahan Anak, serta podcast edukasi “Si Dika”. Program-program ini tidak hanya menyasar aspek gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga memperkuat edukasi masyarakat agar semakin banyak yang memahami dan berperan aktif dalam pencegahan stunting.
“Berdasarkan pengukuran e-PPGBM (Eletronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dalam tiga tahun terakhir, tren stunting sempat menurun, namun untuk pengukuran di tahun 2025 hingga bula Juni (semester 1), persentasenya kembali mengalami kenaikan. Kondisi ini mengingatkan bahwa penanganan stunting akan terus menjadi prioritas utama pembangunan kami. Penguatan sistem dari tahap perencanaan hingga evaluasi terus juga terus akan kami lakukan,” terang Vina dalam audiensi tersebut.
Sebagai bentuk penguatan komitmen, Wali Kota Vina juga melakukan penandatangan komitmen pencegahan dan percepatan penurunan stunting. “Kami berharap kegiatan monitoring dan evaluasi dari Setwapres ini bisa menjadi pendorong untuk memperkuat implementasi program percepatan penurunan stunting di Kota Kediri,” tegasnya.
Disisi lain, pada kegiatan kunjungan lapangan untuk meninjau Posyandu Seruni yang berada di lingkungan Pesantren Wali Barokah Kediri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kota Kediri, M. Fajri menjelaskan bahwa sejalan dengan arahan Wali Kota, pemkot akan terus berkomitmen melakukan upaya penurunan stunting. Dari sekitar 14.131 balita yang diukur per Juni 2025, ditemukan balita stunting sebesar 717 balita.
Ponpes Wali Barokah dipilih sebagai lokasi kunjungan lapangan karena dinilai memiliki ekosistem intervensi yang relatif lengkap dan menjadi model kolaborasi pesantren dalam percepatan penurunan stunting sebagai salah satu praktik baik di Kota Kediri. Ponpes ini menerapkan konsep ecopesantren, yaitu model pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dengan pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang terus bersinergi langsung dengan program pemerintah.
Selain itu, pesantren ini juga merupakan lokasi dari Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), yaitu posyandu yang tidak hanya menjadi tempat penimbangan, tetapi juga memberikan layanan kesehatan primer yang komprehensif dan terhubung dengan puskesmas meliputi layanan promotif, preventif, dan deteksi dini yang lebih lengkap bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Layananan-layanan tersebut juga diperkuat pihak Pesantren dengan penyelenggarakan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bagai santri/siswa sekolah dan 3B (Bumil, Busui dan Balita).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Wali Barokah, Kiyai Sunarto, memaparkan bahwa pertemuan posyandu dilakukan secara rutin. Setidaknya terdapat 70 anak balita yang terdata di posyandu Seruni. Pelayanan yang konsisten ini membuahkan hasil positif. Dalam satu tahun terakhir, jumlah balita stunting berhasil turun dari 24 anak pada 2024 menjadi 14 anak pada 2025. Keberhasilan tersebut mencerminkan praktik intervensi stunting yang efektif, terukur, dan berpotensi untuk direplikasi di wilayah lainnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi di Kota Kediri bertujuan melihat langsung implementasi program di lapangan, serta mengidentifikasi langkah yang perlu diperkuat. Harapannya, semangat masyarakat dan komitmen Pemkot Kediri dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak hanya terjaga, tetapi juga bisa terus ditingkatkan.
Konsep ecopesantren yang dijalankan Ponpes Wali Barokah dinilai memiliki potensi replikasi oleh lembaga pendidikan lainnya, karena mampu memperluas jangkauan edukasi kesehatan, pangan bergizi, serta perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan keagamaan. Demikian pula, penerapan ILP di lingkungan pesantren memperlihatkan bagaimana layanan kesehatan dasar dapat diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan inovasi yang berjalan serta penguatan komitmen lintas sektor, Kota Kediri diharapkan mampu mencapai target bebas stunting dan turut mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
