JAKARTA (stunting.go.id)— Kebijakan, strategi nasional, dan program percepatan penurunan stunting yang dilakukan Pemerintah Indonesia menarik perhatian negara-negara lain yang masih berjuang dalam menurunkan angka stunting di negaranya. Kali ini yang tertarik untuk belajar dan berbagi pengetahuan dan pengalaman adalah Republik Demokratik Rakyat Laos (Lao PDR).
Delegasi Pemerintah Laos yang berkunjung ke Indonesia terdiri dari eselon 1 dan 2 berbagai kementerian yang mengurusi perencanaan pembangunan, kerja sama internasional, keuangan, sosial ekonomi, kesehatan, dan pangan. Mereka berkunjung selama 4 hari, 4-7 September 2023, berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta, serta belajar dan berkunjung ke Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Kita tahu, pemerintah Indonesia memang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,2 persen poin dalam 4 tahun (2018-2022). Kinerja ini 1,5 kali lebih cepat dari penurunan stunting periode sebelumnya, 2013–2018. Angka prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2018 sebesar 30,8%, lalu dengan kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja kolaborasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, secara berangsur prevalensi stunting turun menjadi 21,6% pada tahun 2022. Artinya dalam 4 tahun (2018-2022), sebanyak 2,6 juta orang anak bisa diselamatkan dari stunting. Kini, anak stunting tersisa 4,7 juta orang pada tahun 2022, dari 7,3 juta anak stunting pada tahun 2018.
“Meski begitu, masih ada dua tantangan utama yang kita hadapi dalam implementasi penurunan stunting di Indonesia, yaitu pemerintah daerah yang desentralisasi dan konvergensi program. Yakni, bagaimana menyatukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh masing-masing tingkat pemerintahan yang desentralisasi, lintas kementerian dan lembaga, sehingga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” kata Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.
Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, implementasi program percepatan penurunan stunting dilakukan oleh seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pemerintahan desa. Setiap tingkat pemerintahan mempunyai berbagai program, kegiatan dan anggaran. Setiap kementerian dan lembaga juga memiliki berbagai program, kegiatan, dan anggaran terkait pencegahan stunting.
Dalam fokus inilah, di antaranya, kunjungan studi Pemerintahan Laos dilakukan. Yakni, ingin mengetahui proses perencanaan dan penganggaran serta implementasi program percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Oleh karena itu, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sebagai tuan rumah kunjungan negara Laos ini mengundang para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan penanganan dan pencegahan stunting untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Di antaranya adalah Bappenas, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa, PUPR Cipta Karya, Kemendikbudristek, Kementan, dan BKKBN.
Suprayoga Hadi juga menyampaikan bahwa berdasarkan Global Nutrition Report saat ini ada sekitar 22% anak yang stunting di dunia dan sebagian besar ada di Asia. “Oleh karena itu, tukar pengalaman antara negara di Asia sangat penting dalam rangka percepatan penurunan stunting,” tegasnya dalam sambutan Selamat Datang. Yoga berharap, apa yang sudah dilakukan di Indonesia bisa dipelajari dan direplikasi di Laos, mengingat prevalensi stunting di Laos masih di atas 30%. [mw.mjr]
