Setelah pelaksanaan survei kepada keluarga Indonesia sejak 1 April hingga 31 Mei 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara resmi meluncurkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 atau PK21. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (4/11) di Auditorium BKKBN, Jakarta.
“Untuk mencapai target sasaran program berbasis keluarga, BKKBN memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berdasarkan data terkini dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pendataan keluarga memiliki karakteristik penyediaan data keluarga by name by address yang secara lengkap, menyeluruh di seluruh wilayah,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Sejumlah 68,48 juta kepala keluarga berhasil didata oleh ribuan kader KB yang tersebar di 34 provinsi. Capaian ini mencapai target 102 % atau melebihi ekspektasi target survei 66,82 juta kepala keluarga. Hasto berharap peluncuran PK21 ini bisa membantu kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan keluarga, khususnya masalahstunting.
“Beberapa data sangat terkait dengan kebutuhan mengidentifikasi keluarga risiko stunting. Kami akan membantu bapak ibu sekalian mencerna data, kemudian menganalisis data siapa di wilayah bapak/ibu yang punya keluarga risiko stunting,” kata dia.
PK21 merupakan kegiatan pengumpulan data mikro tentang data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode sensus, di mana kader mendata seluruh keluarga yang menjadi target sasaran pendataan dengan kunjungan ke rumah.
“Ini menjadi data yang sangat valid karena ini adalah data mikro yang bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan program keluarga di daerah masing-masing,” kata Hasto.
Dalam hasil PK21 didapatkan data sebanyak 12% usia nikah yang berisiko stunting. Ini disebabkan usia pernikahan yang terlalu muda dan terlalu tua. Dalam data tersebut, ada sebanyak 3% berusia nikah muda dan 9% berusia terlalu tua.
“Maka (BKKBN) memantau sebanyak 12% keluarga yang berisiko stunting,” ujar Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK, Agus Suprapto menyampaikan bahwa data keluarga dapat membantu dimensi lain dalam penanganan permasalahan pembangunan keluarga.
“Data tersebut akan membantu beberapa dimensi seperti dimensi kesehatan dan dimensi sosial dan yang lainnya. Dasar untuk intervensi spesifik dan sensitif agar terjadi konvergensi antar program dari kementerian dan lembaga sehingga tepat sasaran,” kata Agus.
Ia berharap agar data keluarga ini dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga sekaligus dapat disinkronisasikan dengan data pemerintah lainnya seperi data Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
“Kami berharap dengan diluncurkannya data keluarga ini, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak, agar tidak kehilangan momentum untuk pemanfaatannya,” ujar Agus.
