JAKARTA (stunting.go.id)- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan kontribusi dalam program percepatan penurunan stunting nasional. Sejak stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah, sejumlah BUMN telah berperan aktif melakukan intervensi kepada sasaran program.
Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, mengatakan BUMN memiliki komitmen membantu pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Hal ini dikatakannya di tengah-tengah acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta (4-7/10/2023). Acara yang digelar oleh Sekretariat Wakil Presiden ini diikuti oleh 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota se-Indonesia.
“Peran BUMN adalah sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan. Maka dari itu, kami memastikan diri ikut serta membangun kesejahteraan dan berperan dalam pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya di Jakarta (6/10/2023).
Edi Eko Cahyadi mengungkapkan catatannya, bahwa sejumlah BUMN telah secara aktif memiliki agenda percepatan penurunan stunting bersama pemerintah. Mereka berkontribusi sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Misalnya, PT. Pos Indonesia terlibat aktif mendistribusikan sembako, bantuan langsung tunai, dan makanan tambahan yang mendukung program percepatan penurunan stunting.
Demikian pula PT. Bulog dan ID Food yang menyalurkan cadangan beras pemerintah dan menggalakkan program pangan murah. Selain itu, sejumlah kegiatan filantropis juga digelar dalam rangka memberikan bantuan pangan bagi rakyat miskin yang menjadi sasaran program percepatan penurunan stunting.
Beberapa BUMN lain secara parsial juga membuat desain program yang pro penurunan stunting, seperti yang dilakukan Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI masing-masing memiliki program bakti masyarakat yang diarahkan untuk mitigasi stunting, seperti urban farming dan program bantuan PMT.
Guna mengejar penurunan prevalensi stunting, BUMN siap meningkatkan cakupan program dan juga kuantitasnya. Namun perlu diketahui, Kementerian BUMN memiliki kontribusi membantu program penanganan stunting secara tidak langsung dalam bentuk dukungan atas program-program penurunan stunting yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara. “Hal ini karena BUMN memang bukan leading sector dalam percepatan penurunan stunting, tetapi mitra kolaboratif bagi pemerintah,” kata Eko.
Menurut amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang tertuang dalam Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting, dalam program nasional ini terdapat kolaborasi multipihak. Peran masing-masing pihak secara bersama dalam penanganan persoalan gizi anak dalam menurunkan angka stunting itu dimulai dari peran masyarakat hingga stakeholder terkait lainnya.
Berdasarkan Perpres tersebut, intervensi penanganan dari sisi pelayanan kesehatan masyarakat hanya 30 persen. Sedangkan 70 persen lainnya mengandalkan keterlibatan masyarakat dan seluruh sektor terkait penurunan angka stunting. Maka dari itu, peran sektor usaha memang dimaksimalkan untuk membantu program reguler yang dijalankan pemerintah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S).
Hal ini selaras dengan instruksi Menteri BUMN Erick Thohir yang berkomitmen menyukseskan penyaluran program bantuan pangan kepada masyarakat. Tahun ini BUMN telah membagikan sebanyak dua kali distribusi beras gratis kepada masyarakat, masing-masing 600.000 ton beras untuk 21,3 juta keluarga di 38 provinsi. Selain itu, BUMN juga akan menyalurkan bantuan pangan lainnya, seperti protein untuk kebutuhan gizi masyarakat. (mjr.mw)
