Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan, penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak. “Penurunan stunting butuh kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke tingkat desa, dan posyandu,” jelasnya saat menyampaikan laporan pelaksanaan pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) (12/11/2025).
Menurut Wihaji, Rakornas tahun ini menjadi ajang refleksi atas capaian periode 2018–2024, serta sarana memperkuat koordinasi dan komitmen bersama semua pihak dalam pencegahan dan penurunan stunting.
Sebagai agenda rutin tahunan tingkat nasional, Rakornas menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan generasi berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.
Pada kesempatan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sejumlah penghargaan kepada para pihak yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting pada periode 2024-2025.
Terdapat lima (5) kriteria penghargaan yang diberikan dalam kegiatan Rakornas 2025. Pertama penghargaan kabupaten/kota berkinerja baik yang diberikan oleh Kemendagri kepada enam kabupaten/kota yaitu Kota Palu, Kota Tangerang Selatan, Kota Mojokerto, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab.Gianyar, dan Kab.Deli Serdang.
Kedua, penghargaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dari Kemendukbangga/BKKBN yang diberikan oleh Kemendukbangga/BKKBN. Penghargaan ini dibagi menjadi tiga kategori penerima yaitu, (1) kepala daerah tim pengendali Genting tingkat provinsi diberikan kepada Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur Maluku, (2) kepala daerah pengendali Genting tingkat kabupaten/kota yang diberikan kepada Bupati Banyumas, Bupati Lombok Timur, Bupati Boven Digoel. Kemudian, (3) penghargaan mitra pentahelix yang diberikan kepada PT. Pertamina, Bank Papua, Gerakan Maslahat Keluarga NU (GKMNU), Universitas Airlangga Surabaya, dan Tribun News.
Penghargaan ketiga yaitu pemeritah daerah dengan intervensi spesifik terbaik, posyandu bidang kesehatan terbaik, dan kader bidang kesehatan terbaik yang diberikan oleh Kemenkes kepada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi NTT, Kab. Jombang, Kab. Pangkajene, Kab. Lembata, Posyandu Mawar, Kota Tengerang, Posyandu Rindam XIV, Kab. Gowa, Posyandu Cempaka, Kab. Buru, Sofia Turrifqi, kader Posyandu Mawar 3, Kab Blora, Desti Natasha, kader Posyandu Suka Maju, Kab. Pulang Pisau, dan Agustina Hoar Seran, kader Posyandu Fatunesun, Kab. Malaka.
Kriteria penghargaan keempat adalah, provinsi dengan penurunan prevalensi stunting terbaik dan provinsi dengan prevalensi stunting terendah yang diberikan oleh Kemenko PMK kepada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Bali.
Terakhir yaitu penghargaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan katergori penurunan stunting yang diberikan oleh Kemenkeu, kepada 3 provinsi dan 47 Kabupaten/Kota. Pemberian penghargaan untuk kategori ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming yang didampingi oleh para Menteri Kabinet Merah Putih yaitu Menko PMK, Pratikno, Menkes, Budi Gunadi, Mendukbangga, Wihaji, dan Wamendagri, Bima Arya.
Dalam situs resmi Kemenko PMK, Pratikno menjelaskan, melalui kolaborasi positif dari banyak pihak, prevalensi stunting Indonesia berhasil turun signifikan dalam 10 tahun terakhir. “Tetapi target kita harus turun lebih rendah. Bukan hanya pemerintah, bahkan peran organisasi kemasyarakat dan para relawan posyandy menjadi sangat strategis. Ini membutuhkan kerja bersama kerja bersama di antara di antara kita,” katanya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menambahkan, bahwa salah satu keberhasilan penekanan angka stunting adalah dari komitmen kuat kepala daerah. “Peran kepala daerah itu menjadi salah satu kunci. Para kepala daerah yang mendapat apresiasi disini adalah mereka yang lincah berkolaborasi dari preventif sampai kuratif. Kolaborasi harus diperkuat karena masih ada target 14,2 persen di tahun 2029,” pungkasnya.
Pemberian penghargaan di berbagai kategori ini menggambarkan pencegahan dan penurunan stunting bukan hanya tugas satu sektor, melainkan butuh peran aktif semua pihak dari semua kalangan. Bersama kita terus #cegahstuntingitupenting.
