Kepala Dinas DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd saat fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja, di SMK 5 Pangkalpinang, Selasa (22/8/2023). (Foto: DP3ACSKB Babel)
PANGKALPINANG (stunting.go.id)- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Asyraf Suryadin, melakukan pembekalan tentang stunting di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5 Pangkalpinang, Selasa (22/8/2023). Acara ini menjadi bagian dari road show sosialisasi untuk menekan angka stunting di daerah tersebut.
Asyraf Suryadin mengatakan kasus stunting menjadi perhatian pemerintah sebelum era bonus demografi dimulai. Ketika Indonesia memiliki angkatan kerja dalam jumlah melimpah nanti, kualitas sumber daya manusianya harus bagus sehingga dapat menaikkan daya saing Indonesia di kancah regional maupun global. “Pola asuh yang kurang baik menjadi penyebab terjadinya kasus stunting. Sejak dini anak-anak sekolah harus paham tentang stunting,” katanya.
Salah satu aspek yang memengaruhi prevalensi stunting adalah pola asuh, yang dimulai dari kesadaran remaja tentang kekurangan gizi yang menyebabkan kegagalan tumbuh kembang anak. Bila berbagai penyebab stunting diumpamakan aliran sungai, maka kesadaran remaja adalah hulu dari segala persoalan itu. Asyraf mensupport siswa SMK 5 Pangkalpinang untuk menjaga kesehatan, memakan makanan bergizi, dan menjaga usia pernikahan jangan sampai terlalu dini.
Didampingi Kepala DP3ACSKB Kota Pangkalpinang, Agustu Afendi, dan Kepala SMK 5 Pangkalpinang, Siti Marfu’ah, Asyraf juga meminta sekolah turut memberikan edukasi tentang stunting kepada anak didiknya.
Prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 adalah 18,5 persen (SSGI 2022), atau di bawah angka nasional, yakni 21,6 persen. Saat ini, hampir semua daerah di Babel masih dihinggapi stunting. Di Belitung Timur ada 4 desa, di Belitung 8 desa, Bangka Selatan 8 desa, Bangka Tengah 8 desa, Bangka 8 desa, Bangka Barat 26 desa, dan di Pangkalpinang ada di 7 kelurahan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marsidi, mengatakan pihaknya berupaya memaksimalkan kontribusi untuk penurunan stunting melalui beberapa cara yang dapat dilakukan melalui parlemen. Salah satu langkahnya adalah mengesahkan dan membuat peraturan terkait persoalan ini. “Kita mempunyai wewenang terhadap penganggaran. Kita akan selalu menyetujui anggaran tersebut apabila diusulkan pemerintah. Namun untuk anggaran yang tidak prioritas, maka ditunda terlebih dahulu. Kita akan melihat manfaat anggaran dalam kegiatan,” ungkapnya. (mjr.mw)
