Acara diskusi stunting Pemprov Maluku Utara, Pemkab Talibau, dan BKKBN di Pulau Talibau. (Foto: BKKBN)
SOFIFI (https://stunting.go.id)- Pemerintah masih menghadapi kendala geografis dalam program percepatan penurunan stunting. Wilayah Nusantara yang luas menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan jangkauan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Letak geografis yang terpencil biasanya memiliki problem akses transportasi yang sulit dan kemudian menimbulkan kesulitan pula pada akses layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Provinsi Maluku Utara saat ini tengah memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Pulau Taliabu, sebuah pulau yang terpisah lautan dengan ibu kota Maluku Utara, Sofifi, sejauh 421 kilometer.
Kabupaten Pulau Taliabu yang berpusat di Kota Bobong, adalah salah satu dari 10 daerah tingkat dua di Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari delapan kecamatan. Daerah ini diwarnai daratan yang relatif terjal dengan kontur pegunungan antara 250 meter hingga 1.388 meter di atas permukaan laut, sehingga menyulitkan akses transportasi.
Pemutakhiran Data PK-21 yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Provinsi Maluku Utara pada 2022 ini, jumlah keluarga yang berisiko stunting mencapai 65 persen atau sebanyak 9.654 keluarga dari 92,13 persen keluarga sasaran.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting balita di kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar 35,2 persen, menempatkan Taliabu sebagai penyumbang terbesar prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara.
Warga di sini banyak yang tidak memiliki sarana sanitasi yang layak. Tercatat, dari 14.638 keluarga (58.744 jiwa), 1.901 keluarga di antaranya tidak memiliki sumber air sendiri. Sementara itu, 3.730 keluarga tidak memiliki jamban, dan 6.464 keluarga tinggal di rumah tidak layak huni dan 805 di antaranya tidak memiliki pekerjaan.
Hal ini diperburuk oleh rendahnya pendidikan, di mana 703 anak usia 7-15 tahun diketahui tidak bersekolah. Data Badan Pusat Statistik Maluku Utara tahun 2021 mengungkapkan, sekitar 58.744 penduduk Pulau Taliabu diperkirakan memiliki indeks keparahan kemiskinan 10 persen.
Untuk memberi perhatian pada mitigasi stunting di Pulau Taliabu, unsur pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPRD, dan BKKBN menggelar Diskusi Panel dan Manajemen Audit Kasus Stunting bertempat di Aula 2 Kantor Bupati Pulau Taliabu, (22/10/2022) lalu.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali, juga telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Pulau Taliabu untuk melihat kondisi terkini dan berkoordinasi dengan Pemkab setempat serta mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Kabupaten Pulau Taliabu.
Kepala BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego, mengatakan pihaknya memiliki komitmen tinggi menyelesaikan masalah stunting di Kabupaten Pulau Taliabu. “Kami berharap dapat bersama dengan lintas sektor dan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam melakukan intervensi,” katanya.
Bagi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu merupakan prioritas percepatan penurunan stunting, karena daerah itu menjadi penyumbang prevalensi stunting tertinggi. Berbagai acara koordinasi dan pendampingan telah dilakukan, meskipun banyak kendala. Pulau seluas 738,1 km persegi ini, meskipun secara administratif berada di Provinsi Maluku Utara, tetapi sulit dijangkau dari ibu kota Maluku Utara, Kota Sofifi. Lokasi itu lebih mudah diakses melalui Luwuk atau Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah dibanding dari Kota Sofifi yang posisinya di Tidore.
Salah satu program yang diterapkan di lokasi adalah “Hemungsia Sia Dufu”, sebuah program berkarakter lokal, yang secara harfiah berarti “Bersatu Menjadi Satu”. Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, mengatakan pihaknya berkomitmen tinggi menekan prevalensi stunting di daerahnya. “Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menurunkan prevalensi stunting. Kami secara realistis memasang target penurunan prevalensi stunting hingga akhir tahun ini, 32,5%,” katanya.
Target ini, kata Aliong Mus, harus menjadi beban bersama antar elemen di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taliabu, bukan beban OPD tertentu. Untuk mewujudkannya, Pemkab akan konsisten melaksanakan delapan aksi konvergensi. Salah satunya adalah melakukan intervensi yang akurat dan tepat sasaran. (mjr/mw)
