JAKARTA (stunting.go.id)- Sekretariat Wakil Presiden meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam aksi percepatan penurunan stunting agar target penurunan 7,6 persen poin sampai 2024 dapat tercapai.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, mengatakan peran sektor swasta dan dunia usaha sangat urgen untuk melengkapi banyak aksi yang dilakukan pemerintah. Percepatan penurunan stunting harus melibatkan banyak pihak, karena masalah stunting bersifat multidimensi dan terjadi menyeluruh di seluruh Indonesia, sehingga tak mungkin diatasi sendiri oleh pemerintah.
“Peran sektor swasta dan dunia usaha sangat penting, karena kekuatan pemerintah terbatas. Anggaran yang dimiliki oleh negara saat ini tidak cukup untuk meningkatkan cakupan intervensi perbaikan gizi seluruh anak Indonesia. Maka diperlukan kepedulian bersama,” katanya pada saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta (6/10/2023).
Keterlibatan swasta dan dunia usaha, kata Suprayoga, telah digalang sejak lama dan menghasilkan kolaborasi yang baik. Sejauh ini telah terbentuk Scaling Up Nutrition (SUN) Network yang beranggotakan 25 kementerian/lembaga, 11 agensi mitra pembangunan, 40 perusahaan, 34 ormas, 23 perguruan tinggi, dan 15 organisasi profesi.
Kehadiran mereka tidak menggantikan peran pemerintah, karena pada dasarnya layanan publik adalah kewajiban negara yang tak tergantikan. Akan tetapi, kolaborasi dengan swasta penting untuk melengkapi program-program yang kurang maksimal dan program inovatif yang memberikan momentum lebih kuat.
Berdasarkan data Bappenas, pada tahun 2018 terdapat 6.567 lembaga non pemerintah yang bergerak di berbagai bidang. Sebagian dari mereka telah terlibat langsung dalam program percepatan penurunan stunting dengan program-program yang sinergis dengan aksi nasional Tim Percepatan Penurunan Stunting.
Selain itu, ada 4.500 an perguruan tinggi dan ribuan perusahaan swasta yang beroperasi di Indonesia, di antara di daerah-daerah prioritas penurunan stunting. “Mereka ini dapat menjadi mitra potensial bersama pemerintah membangun generasi berkualitas,” tambahnya.
Sejauh ini, minat pihak swasta dan dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam program percepatan penurunan stunting terlihat cukup tinggi. Namun demikian masih diperlukan upaya agar minat dan komitmen swasta dan dunia usaha tersebut dapat berbuah menjadi aksi nyata.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengingatkan hal ini dalam arahan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden pada Jum’at (6/10/2023). “Peran aktif, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi. Penuntasan persoalan gizi termasuk stunting, tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan, sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan,” pesannya.
Agar potensi di luar APBN dan APBD dapat dimanfaatkan, maka pelaksana program percepatan penurunan stunting di daerah harus melakukan pendekatan yang tepat. Koordinasi dan konsolidasi masih harus terus dikuatkan, baik di internal pemerintah, antara Pemerintah Pusat dengan Pemda, maupun antara pemerintah dengan unsur non pemerintah. (mjr.mw)
