Perwakilan perguruan tinggi se-Sulawesi Selatan berkomitmen terlibat dalam progran nasional Percepatan Penurunan Stunting. Pemantapan dilakukan pada acara Rakortek Kerjasama Kemitraan di Makassar (8/12/2022). Foto: BKKBN
MAKASSAR (https://stunting.go.id)- Sebanyak 34 perguruan tinggi menyatakan diri terlibat dalam program percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan. Keterlibatan lembaga pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan ini melalui berbagai skema. Di antaranya KKN Tematik, Kampus Merdeka, dan Praktik Kerja Pendampingan Keluarga.
34 kampus ini sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara terpisah. Setelah serangkaian kesepahaman tersebut, kemitraan ini dimantapkan di Makassar (8/12/2022).
Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan Andi Ritamariani mengungkapkan, pelibatan masyarakat dalam hal percepatan penurunan stunting perlu ditingkatkan sesuai amanat Perpres Nomor 72 tahun 2021. Program percepatan penurunan stunting juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024.
“Kami telah melakukan rapat koordinasi teknis dengan perguruan tinggi se-Sulawesi Selatan untuk penguatan kolaborasi program percepatan penurunan stunting,” katanya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen dan peran serta perguruan tinggi dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Dijelaskannya, target penurunan stunting Provinsi Sulsel cukup ambisius dari angka 27,6 persen pada 2019, ditargetkan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, diperlukan kolaborasi antar elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah saja.
Untuk penanganan kasus-kasus stunting di lapangan diperlukan aksi nyata yang memberikan dampak terhadap penurunan prevalensi stunting. Karena itu, para mitra kerja lintas sektor diharapkan dapat bersinergi, salah satunya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia dalam jumlah besar dan memiliki platform program yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
“Dalam merumuskan kebijakan percepatan penurunan stunting (PPS) dibutuhkan dukungan dan kolaborasi akademisi dari perguruan tinggi melalui kajian penelitian maupun studi kasus,” tambah Andi Rita.
Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi ini diharapkan mendapatkan masukan dari akademisi melalui kajian-kajian kependudukan dan seperti apa teknis pelaksanaannya bisa didiskusikan bersama. Sebagai bukti kerja sama tersebut, dilakukan penandatanganan MoU.
Dalam kegiatan ini, pihak perguruan tinggi akan mengarahkan berbagai programnya untuk optimalisasi penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang diimplementasikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. (mjr/mw)
