Upaya pelibatan seluruh pihak termasuk dunia usaha sangat penting dalam percepatan pencegahan stunting, oleh karena itu Wakil Presiden mendorong agar mekanisme kerjasama pemerintah dan dunia usaha/Public Private Partnership (PPP) didorong untuk percepatan pencegahan stunting.

Wakil Presiden dalam kesempatan ini, menyampaikan upaya percepatan penurunan prevalensi anak kerdil (stunting) merupakan prioritas pemerintah. Meskipun telah terjadi penurunan dari angka 30.8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,6 persen pada tahun 2019, angka prevalensi tersebut masih dinilai cukup tinggi karena hampir satu dari tiga balita di Indonesia mengalami stunting. Pemerintah telah menetapkan target penurunan stunting hingga akhir tahun 2024 pada angka 14 persen.

Terkait dengan hal tersebut seusai rapat pleno bersama beberapa menteri terkait yang bertempat di Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta. Wakil Presiden turut menyaksikan penandatanganan Program Kerjasama Kemitraan Multi Pihak antara Pemerintah dengan Swasta untuk Percepatan Pencegahan Stunting di Indonesia.

Acara penandatanganan dituangkan dalam dokumen Memorandum of Understanding (MoU) Kemitraan yang ditandatangani oleh Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan PT. Mayora Indah Tbk, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand, Universitas Hasannudin dan Universitas Airlangga pada 11 Februari 2020. Selain dunia usaha tersebut di atas, kerjasama dengan perusahaan swasta lain seperti Sinar Mas juga sudah dilakukan semenjak dua tahun lalu dan masih dilakukan perluasan hingga saat ini.

Melalui penandatanganan MoU ini, mitra swasta bersama-sama dengan pemerintah pusat dan daerah berkomitmen melakukan berbagai program intervensi guna menurunkan prevalensi stunting di sejumlah wilayah di Indonesia.