KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Semarang, Medan, Makassar, 15 Oktober – 1 November 2019

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Nasional telah dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat oleh lintas program dan sektor. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Nasional (Starkom) yang terpadu diperlukan agar terjadi pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan untuk mendukung komunikasi perubahan perilaku sebagai salah satu upaya dalam pencegahan stunting. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian pilar 2 Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, mobilisasi sosial dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) akan saling melengkapi dan memperkuat proses pengambilan keputusan, koordinasi, kualitas dan akuntabilitas program yang akan diimplementasikan.

Untuk mendorong terjadinya Komunikasi Perubahan Perilaku yang efektif dan berkesinambungan di tingkat nasional dan daerah, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas tim daerah dalam menyusun Strakom yang komprehensif dan sinergi dengan strategi nasional. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Percepatan Pencegahan Stunting ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah kabupaten/ kota terhadap Strakom Perubahan Perilaku yang berbasis kearifan lokal sehingga dapat mempersiapkan kebijakan daerah yang lebih efektif dalam mendukung percepatan pencegahan stunting. Selain itu, Bimtek ini membantu daerah dalam mempersiapkan rancangan detil kegiatan kampanye dan KAP di daerah hingga ke tingkat akar rumput yang dapat dipantau secara berkala dan terpadu.
Bimtek Penyusunan Kebijakan dan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dimaksudkan untuk mendorong capaian DLI 6 tahun 2019 yang masih minim capaian, serta pelaksanaan KAP berbasis kearifan lokal pada 70% desa prioritas di 128 kab/kota. Secara garis besar kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam (i) Menyusun Kebijakan Komunikasi Perubahan Perilaku, (ii) Menyusun Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku melalui Advokasi Kebijakan, Kampanye Publik, Mobilisasi Sosial dan Komunikasi Antara Pribadi (KAP) yang inovatif berbasis kearifan lokal, (iii) Menyusun Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku berbasis kearifan local, dan (iv) Mensosialisasikan kerangka monitoring KPP dan KAP.

Bimtek difasilitasi oleh Setwapres dan didukung Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)/TP2AK, berlangsung selama 4 hari atau 3 hari efektif di tiga kota, yaitu: Semarang (15-18 Oktober 2019), Medan (22-25 Oktober 2019), Makassar (29 Oktober – 1 November 2019). Bimtek diikuti 103 kabupaten/kota dari 107 yang diundang (96%), dengan total peserta 812 orang dari 963 target (84 %), merupakan perwakilan kabupaten/Kota yang telah menandatangani komitmen Percepatan Pencegahan Stunting. Bimtek juga diikuti 22 provinsi dari 29 Dinkes provinsi (79%), dan 98 orang peserta pusat berasal dari unsur TP2AK, Setwapres, Kementerian terkait, Promkes- Kemenkes, Setwapres, dan World Bank. Narasumber Bimtek terdiri dari berbagai unsur Kementerian/ Lembaga, yakni: (i) Kedeputian Dujak PPMP-Setwapres Republik Indonesia, (ii) Kementerian Kesehatan, (iii) Kementerian Komunikasi dan Informasi, (iv) Kemendes PDT dan Transmigrasi, (v) Kementerian Sosial, (vi) Kementerian Dalam Negeri, dan (vii) TP2AK-Setwapres.

Secara umum peserta menilai bahwa Bimtek berjalan baik serta berhasil membantu 103 kabupaten/kota menyusun Kebijakan Perubahan Perilaku, Strakom Perubahan Perilaku, serta Rencana Aksi Komunikasi Perubahan Perilaku.