Webinar Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Percepatan Penurunan Stunting
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi penurunan Stunting Terintegrasi memuat tiga TKDD, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Desa. DAK dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama bagi kabupaten/kota prioritas stunting.
Setiap daerah perlu memahami arah kebijakan DAK dalam penurunan stunting tahun 2022, karena DAK, khususnya DAK Fisik, pengalokasiannya berdasarkan usulan dari kabupaten/kota. Ketidaksiapan daerah dalam proses dan persyaratan pengusulan akan menyebabkan DAK tidak bisa dialokasikan ke daerah.
Oleh sebab itu, Setwapres bekerjasama dengan Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri didukung TP2AK akan mengadakan webinar “Sosialisasi Arah Kebijakan DAK, DID, dan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Percepatan Penurunan Stunting”. Topik ini diharapkan dapat memberikan penjelasan langsung kepada pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan DAK secara lebih optimal, khususnya DAK Fisik dan Non Fisik dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Pembicara dalam diskusi ini:
Menteri Keuangan
Kepala BKKBN
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Plt Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
Mendorong Pencapaian Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi
Arahan Kebijakan APBD 2022 dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Koonvergensi dalam Pemanfaatan Pendanaan di Daerah Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko
Kebijakan DAK 2022 Bidang Air Minum dan Sanitasi Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitasi Infrastuktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ade Pramudita
Peran BOP PAUD dalam Program Percepatan Penurunan Stunting, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Muh. Ngasmawi dan Rosfita Roesli
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik TA 2022 Melalui Sistem Informasi KRISNA 2022, Direktorat pembangunan alokasi pembangunan daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Agus Riyadi
Dana Insentif Daerah : Sosialisasi Kebijakan DID dan Pengunaan Indikator Stunting dalam Pengalokasian DID kepada Pemerintah Daerah, Direktur Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Adriyanto
