KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Kemitraan Mayora 01

Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) yang telah dilakukan pada 11 Februari 2020 antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)–berada dibawah koordinasi Sekretariat Wakil Presiden bersama dengan PT Mayora Indah Tbk. Baca artikel Penandatangan Kemitraan Multi Pihak untuk Percepatan Pencegahan Stunting di Indonesia.

Sehubungan hal tersebut pada 27 Agustus 2020, dilakukan diskusi lanjutan secara daring yang difasilitasi Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)/TP2AK, Setwapres, antara pihak dunia usaha dengan pemerintah daerah serta dinas terkait di beberapa lokasi sasaran seperti, BAPPEDA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, dan Dinas Kesehatan dari Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Membuka diskusi Iing Mursalin, Lead Program Manager, TP2AK, Setwapres memaparkan gambaran umum tentang Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) dan kerangka besar Program Percepatan Pencegahan Stunting melalui kerjasama multi pihak. “Pemerintah saat ini menargetkan percepatan penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024. Pada 2019 penurunan stunting sebesar 3,1% artinya masih ada waktu 4 tahun ke depan  untuk mencapainya. Oleh karena itu hal ini adalah tugas kita bersama untuk bersama-sama mendukung serta berkolaborasi dengan berbagai pihak,” paparnya.

Iing Mursalin juga menjelaskan hal lain yang menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksaan program intervensi cegah stunting, di antaranya kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur anggaran khusus pencegahan stunting, serta memastikan bahwa program-program intervensi sampai kepada keluarga target sasaran. Untuk itu diperlukan sinergi berbagai pihak, baik itu kementerian, lembaga mapun swasta agar intervensi dapat berjalan dengan maksimal dan pada akhirnya stunting di Indonesia dapat teratasi sesuai capaian yang ditetapkan.

Intan Latief, Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan, Customer Complain dan Public Relation, PT Mayora Indah, Tbk, dalam diskusi pagi itu menyampaikan bahwa pihaknya tergerak untuk ikut serta dalam skema kemitraan multi pihak cegah stunting karena melihat banyaknya kasus stunting di wilayah usaha PT Mayora Indah Tbk, maka dari itu pihaknya ingin berkontribusi dalam upaya prioritas nasional pemerintah dalam pencegahan stunting.

Intan juga menjelaskan program yang akan diimplementasikan diantaranya: (1) Desa Sadar Stunting, (2) Duta Stunting, (3) Memotivasi Kader Posyandu, (4) Pemberian Makanan Tambahan (PMT); dan (5) Pemberian Alat Ukur Antropomentri. Dalam model kemitraan yang dibangun, PT Mayora juga melibatkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Falatehan yang berperan sebagai operational manager yang bertanggung jawab sebagai pengelola program.

Pemerintah Daerah yang hadir, diwakili oleh Rian Hardian, BAPPEDA Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam diskusi secara daring ini juga menyampaikan apresiasinya kepada PT Mayora yang telah berinisiatif untuk ikut serta dalam pencegahan stunting di beberapa wilayah di Banten. Pihaknya  juga berharap bahwa melalui pelibatan dunia usaha dapat mengisi gap yang belum tersedia dari program pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan konvergensi dapat tercapai.

Selain itu pemerintah daerah juga meminta agar kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan sungguh manfaatnya oleh masyarakat dan pemilihan lokasi intervensi program kemitraaan cegah stunting yang didukung oleh PT Mayora Indah Tbk   selaras dengan lokasi sasaran  daerah.

Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi lanjutan yang rencananya dilaksanakan pada minggu ke-3 September dengan agenda pembahasan meliputi: (1) Persiapan Tahapan Verifikasi, (2) Konsolidasi Peran dan Fungsi Para Mitra; dan (3) Finalisasi Lokasi Sasaran.